Vertanews - Portal Berita Terbaru Berita Viral Terbaru
Foto
Foto : Biro Pers Sekretariat Presiden

Mahasiswa Papua Pintar, Jokowi Janjikan 1000 Sarjana Papua Bekerja di BUMN

Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya bertemu dengan sejumlah mahasiswa Papua di berbagai negara. Jokowi menegaskan masalah pengembangan sumber daya manusia di Papua akan menjadi pusat perhatian bagi pemerintah. Ia menjanjikan 1.000 sarjana dari Papua akan diterima bekerja di BUMN ataupun perusahaan besar swasta lainnya.

Jokowi dalam pertemuan dengan tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa 10 September 2019 mengatakan mahasiswa-mahasiswa Papua sangat pintar.

"Saya di California ketemu 12 mahasiswa Papua yang menemui saya, bukan pintar-pintar tapi sangat pintar-pintar. Di New Zealand ketemu juga lebih dari 10 mahasiswa Papua, pinter-pinter semua, (di) Australia juga," ujarnya.

"Artinya, mahasiswa yang ada di luar negeri, baik yang menempuh studi S1, S2, maupun S3, sangat banyak. Namun Indonesia memerlukan lebih banyak lagi," tambahnya.

Jokowi pun menceritakan kekhawatiran mahasiswa Papua yang sedang menuntut ilmu di luar negeri setelah menyelesaikan studi, mereka akan bekerja dimana jika kembali ke Papua.

"Banyak menanyakan, 'Pak, saya kalau udah lulus saya mau ke mana?', ya kembali ke tanah Papua, 'terus saya kerja apa?'. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang tidak hanya anak-anak muda di Papua, tapi juga anak muda di Provinsi lain. Ini jadi pekerjaan besar kita," ucapnya.

Oleh karena itu, Jokowi akan memaksa BUMN dan perusahaan swasta besar untuk menerima putra Papua yang baru lulus studi. Sekaligus, ia  menjanjikan 1.000 mahasiswa Papua akan mendapat pekerjaan yang layak.

"Tapi saya siang hari ini saya buka untuk BUMN dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa, karena kalau lewat prosedur udah kelamaan, jadi kewenangan saya, saya gunakan, agar bisa nerima yang baru lulus mahasiswa dari tanah Papua, sementara saya siang hari ini saya menyampaikan 1.000 dulu lah, nanti akan saya atur lagi masalah PNS tadi supaya juga ada penempatan di provinsi-provinsi yang lain. Termasuk kita atur di eselon 1, 2, 3 akan kita atur," tutur Presiden Joko Widodo.


Share to: