Foto
Ilustrasi Pixabay

Dua Persoalan yang Jadi Atensi RUU KPK

Pro dan kontranya rencana revisi UU KPK mendapat perhatian khusus dari Pengamat Politik Emrus Sihombing. Menurutnya, bila ingin menggali makna lebih serius, mendalam dan objektif terhadap pasal demi pasal UU KPK serta alasan masih terus terjadinya perilaku koruptif di berbagai instansi, dapat ditemukan ada sejumlah pasal di UU KPK yang perlu mendapat perhatian untuk direvisi dan sekaligus memastikan pasal yang mana tetap dijaga eksistensinya.

"Menurut kajian Lembaga EmrusCorner, terdapat sejumlah persoalan yang  perlu mendapat perhatian serius terhadap isi UU KPK," ujarnya, Rabu 11 September 2019.

Dari sejumlah persoalan tersebut, EmrusCorner menyajikan dua hal. Pertama, terkait penyadapan. Pasal tindakan penyadapan harus tetap dipertahankan dalam UU KPK. 

"Ketika akan dan melakukan penyadapan tidak perlu mendapat izin dari pihak manapun, dan bila perlu termasuk dari dewan pengawas. Tujuannya, untuk meniadakan atau paling tidak memperkecil pengaruh berbagai kepentingan, yang boleh jadi masuk melalui pihak lain, tak terkecuali melalui oknum dewan pengawas. Biarlah tindakan penyadapan itu menjadi otonomi para penyidik itu sendiri," jelasnya.

Namun, lanjut Emrus bila data penyadapan tidak memenuhi syarat ditindaklanjuti ke tahapan proses hukum selanjutnya, rekaman penyadapan dalam bentuk apapun harus dimusnahkan dengan berita acara. 

Sedangkan data penyadapan yang bisa ditindaklanjuti ke tahap berkutnya hingga memiliki hukum tetap harus benar-benar tersimpan dengan keamanan yang sangat luar biasa. Tidak boleh bocor apalagi dibocorkan kelak kemudian hari oleh siapapun. 

"Kedua, terkait dengan SP3. Pasal yang menyangkut KPK tidak boleh mengeluarkan SP3, saya berpendapat, perlu direvisi mejadi bahwa KPK berwenang mengeluarkan SP3," terangnya.


Share to: