Vertanews - Portal Berita Terbaru Berita Viral Terbaru
Foto
Foto: Vertanews

Sekarang, Pidato Resmi Presiden Wajib Bahasa Indonesia

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia pada 30 September 2019 lalu. 

Dilansir Setkab, Perpres ini dibuat dengan pertimbangan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/ atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya belum mengatur penggunaaan Bahasa Indonesia yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Sesuai aturan Perpres ini, penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah, sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri.

Bahasa Indonesia, menurut Perpres ini,  wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan, mencakup: 

a. pembentukan kata; 

b. penyusunan kalimat; 

c. teknik penulisan; dan 

d. pengejaan. 

Selain itu, Perpres ini juga menyebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” demikian bunyi Pasal 5 Perpres ini.


Share to: