Vertanews - Portal Berita Terbaru Berita Viral Terbaru
Foto
Ilustrasi foto: Pixabay

REHAT SORE: Di Bawah Naungan Buzzer

Kasus penganiayaan dan dugaan penculikan yang dialami relawan Jokowi dan juga pegiat media sosial Ninoy Karundeng banyak menyita perhatian publik belakangan. 

Bahkan, kasus itu sempat menjadi polemik terkait pengakuan Ninoy kepada pelaku penganiayaan yang menyebut dirinya mendapatkan bayaran Rp 3,2 juta sebagai buzzer bayaran saat masa pilpres 2019.

Stigma negatif bagi seorang buzzer kemudian muncul dengan bumbu-bumbu yang semakin menyudutkan sejumlah pegiat media sosial.

Akibat penyebaran video Ninoy Karundeng tersebut, belakangan bahkan buzzer diidentikan dengan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian sehingga merusak tatanan sosial. Bahkan, sejumlah kelompok ada yang menyebut kasus yang dialami Ninoy Karundeng tersebut bukan penganiayaan dan penculikan.

Namun akibat kasus itu, pihak kepolisian sudah menetapkan belasan tersangka penganiayaan dan dugaan penyekapan yang dilakukan sekelompok orang kepada Ninoy saat demonstrasi berujung kerusuhan pada Senin, 30 September 2019.

Menanggapi fenomena itu, sosial media yang berkembang saat ini tidak lepas dari peran kecanggihan teknologi informasi. Dunia saat ini sedang mengalami sebuah fase dimana nilai kebenaran tidak diukur dari pola-pola logis sebuah pikiran sebagai sosok seorang yang disebut manusia.

Simpan logikamu, cukup rasakan, kau akan temukan kebenaran. Begitu kira-kira.

Sosial media saat ini patut diceramati banyak upaya pemutarbalikan sebuah nilai. Sesuatu yang dianggap benar atau salah di sosial media saat ini ada di tangan akun dengan follower atau pengikut terbanyak. 

Sesuatu bahkan bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran atau kesalahan dinilai dari banyaknya share atau konten yang dibagikan dan diviralkan.

Siapapun anda saat menjelma menjadi sebuah nama akun di sosial media seolah tak layak membicarakan kebenaran atau kesalahan tanpa diukur dari berapa jumlah follower dan seberapa viral. Untuk itu kemudian muncul istilah trending atau popular baik itu berupa tagar atau kata kunci.

Bahkan argumentasi yang dibangun atas dasar kontradiksi terkait suatu pernyataan, kerap dicap sebagai haters dan layak untuk dikick di kolom komentar. Tak ada lagi ruang beradu argumen dan debat, karena pemilik follower terbanyak memegang kendali.

Implikasinya, mereka yang memiliki follower terbanyak atau yang kerap disebut buzzer sering mendapatkan order untuk mendorong atau meruntuhkan sebuah nilai. Entah itu membenarkan sesuatu atau menyalahkan sesuatu.

Belakangan istilah buzzer mengemuka dalam kasus penganiayaan dan penyekapan relawan Jokowi Ninoy Karundeng. Dia dianiaya dengan sadis oleh sekelompok orang saat unjuk rasa yang berakhir kerusuhan beberapa waktu lalu.

Awalnya, istilah buzzer digunakan untuk promosi produk-produk tertentu dengan atau tanpa imbalan. Belakangan istilah buzzer kemudian memasuki dimensi-dimensi lain hingga politik. Dalam teori jaringan sosial dijelaskan, satu individu saling terhubung dengan individu lain dalam sebuah jaringan sosial. 

Teori mengemukakan bagaimana struktur dan jaringan dalam jaringan sosial terdapat individu yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi individu lain atau yang disebut sebagai opinion leader atau influencer. Atau kalangan tersebut juga dikenal sebagai virtual opinion leader.

Dalam menerima informasi, buzzer cenderung mempengaruhi masyarakat dengan muatan konten informasi yang disajikan. Mereka memiliki gambaran utama yaitu menerima informasi yang secara kualitas lebih tinggi dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Selain itu buzzer juga mentransmisikan melalui sosial media informasi kepada anggota sosial.

Yang perlu dicermati adalah tidak semua buzzer atau influencer kemudian menyebarkan berita bohong atau hoaks. Hoaks bahkan bisa menyasar siapa saja jika tidak berhati-hati mengolah dan mencerna informasi. Bahkan, akun media sosial instansi penegak hukum beberapa waktu lalu pernah menyebarkan informasi hoaks terkait ambulans yang mengangkut batu dan molotov kepada demonstran.

Mungkin terdengar asing jika buzzer harus memiliki etika. Namun, itu adalah hal yang mutlak jika ingin membangun masyarakat digital yang memiliki peradaban.

Mengenai etika menjadi buzzer, mereka bukan hanya dituntut cerdas secara logika untuk mengukur sebuah kebenaran, dia juga harus memiliki kesadaran maslahat dan manfaat terkait informasi yang disebarluaskan. Boleh jadi informasi tersebut benar adanya, namun jika menyebarkannya akan berujung pada konflik, sebaiknya harus dipikirkan ulang.

Bahkan sejatinya Majelis Ulama Indonesia juga pernah mengeluarkan fatwa terkait akitifitas buzzer. Sikap MUI itu menyusul maraknya penyalahgunaan media sosial yang mengarah pada kebohongan, kebencian, dan merusak persatuan.

"Aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, gibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun nonekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya," demikian bunyi Fatwa Nomor 24 Tahun 2017.

MUI juga memfatwakan haram setiap umat Muslim melakukan gibah, fitnah, penyebaran permusuhan, bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA).

Fatwa tersebut resmi dikeluarkan pada 13 Mei 2017 dan baru disahkan secara simbolis oleh MUI dan Kemenkominfo. 


Share to: