Vertanews - Portal Berita Terbaru Berita Viral Terbaru
Foto
Suasana Sidang di Mahkamah Konstitusi-Vertanews-Kiki Budi Hartawan

Pakar Hukum Ingatkan Saksi Fakta Beti Kristiana Bisa Dijerat Pasal Kesaksian Palsu

Sidang sengketa Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan 15 saksi fakta dari pemohon dan sejumlah saksi ahli dari pihak Prabowo-Sandiaga, KPU sebagai termohon dan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait baru saja rampung dilaksanakan.  

Namun ada beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh saksi fakta yang diajukan oleh Prabowo-Sandiaga. Salah satunya sosok Beti Kristiana dari saksi fakta Prabowo-Sandiaga. Beti mengaku berasal dari Teras, Boyolali, Jawa Tengah nyatanya berasal dari Semarang. 

Beti mengaku bahwa dirinya menemukan tumpukan amplop di Kantor Kecamatan Juwangi pada 18 April Pukul 19.30 WIB atau sehari pencoblosan Pemilu 2019 diragukan oleh banyak pihak. Sebab, jarak tempuh dari tempat tinggal Beti yang diketahui dari Semarang ke Teras, Boyolali memakan waktu tiga jam. 

Hal tersebut kemudian ditanggapi oleh Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua PUKAT Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar yang menilai banyak kejanggalan atas pengakuan Betty. 

"Berhati-hati saja. Bahwa sekalipun sidang di MK berbeda dengan sidang di pengadilan tindak pidana atau perdata. Namun kesaksian palsu ada ancaman pidananya," kata Zaenal Arifin Mochtar kepada Vertanews.id, Sabtu, 22 Juni 2019. 

Menurut Zaenal ada hal yang ganjal yang diucapkan oleh Beti, yakni pada KTP-el yang dimiliki olehnya. Beti mengaku warga Teras, Boyolali, namun nyatanya di KTP-el dia adalah warga Semarang. 

"Untuk identitas saya saksi berbohong. Bagaimana bisa dipercaya seluruh pernyataannya. Itu saja diragukan," ujar Zaenal Arifin. 

Kendati begitu, Zaenal berharap tim investigasi Mahkamah Konstitusi (MK) bisa melakukan cross cek semua pengakuan yang dilontarkan oleh Beti di ruang persidangan. 

"Tapi kita juga tidak bisa terbuai dengan satu kebohongan juga. Tapi mengenalisir semuanya. Kan Bawaslu dan MK bisa menyisir pengakuan tersebut. Bilamana tidak terbukti. Kan jatuhnya fitnah, baru bisa diseret ke meja persidangan dengan pelanggaran Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," pungkas Zaenal Arifin.

Sekedar informasi pada Pasal 242 ayat (1) KUHP menjelaskan akan "mengancam pidana penjara 7 tahun barangsiapa yang dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tulisan," tulis Pasal tersebut. (DNM)


Share to: