Foto
Illustrasi Bank Indonesia oleh: Prayogo/Vertanews

Setiap tanggal 5 Juli Indonesia memperingati Hari Bank Indonesia. Lantas apakah peringatan tersebut merajuk pada sejarah nasionalisasi De Javasche Bank di era kolonial Belanda yang kini menjadi Bank Indonesia yang sebelumnya disahkan melalui undang-undang yang tertanggal pada 1 Juli 1953?

Bermula dari Undang-undang Darurat

Setahun setelah kemerdekaan, pemerintah RI mengeluarkan undang-undang darurat mengenai pendirian Bank Nasional Indonesia (BNI) pada 5 Juli 1946. Menurut Marwah M. Diah dalam buku Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi? (2003), berdirinya BNI didahului dengan pembentukan suatu yayasan pada 1945 atau tidak lama setelah kemerdekaan.

Yayasan yang dimaksud adalah Yayasan Bank Indonesia. Pendirian BNI pada 5 Juli 1946 dilanjutkan dengan peleburan yayasan tersebut. Momentum inilah yang menjadi patokan sebagai Hari Bank Indonesia dan selanjutnya diperingati setiap tanggal 5 Juli. 

Meski demikian, pemerintah RI sebelumnya berniat menjadikan BNI sebagai bank sirkulasi atau bank sentral di Indonesia terhambat karena situasi darurat perang yang terjadi kala itu, ditambah masih sulitnya memperoleh pengakuan dari negara-negara lain.

Selain itu, Agresi Militer Belanda II pada 18 Desember 1948 memicu Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibu kota RI. Serangan massal ini membuka mata dunia bahwa Indonesia masih eksis meskipun beberapa pemimpin pemerintahan RI ditawan oleh Belanda.

BI dan BNI

Ketika tentara Jepang tiba di Indonesia, pihak Dai Nippon juga mendirikan bank sentral bernama Nanpo Kaihatsu Ginko yang salah satu tugasnya mengedarkan mata uang yang dicetak di Jepang. Menurut Jan M. Pluiver dalam South-East Asia from Colonialism to Independence (1974), Nanpo Kaihatsu Ginko juga menjadi bank sirkulasi untuk wilayah koloni Jepang di kawasan Asia Tenggara.

Pada tahun 1945, Jepang kalah dari Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pun menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, tak lama berselang, pasukan Belanda datang dengan membonceng tentara Sekutu. Belanda rupanya ingin berkuasa kembali di Indonesia.

Selama era perang mempertahankan kemerdekaan, pihak kolonial Belanda juga merebut bank-bank yang dibuka di masa Jepang, termasuk Nanpo Kaihatsu Ginko yang dikembalikan menjadi De Javasche Bank. 

Pada 10 April tahun 1953, parlemen menyetujui usulan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI). Presiden Sukarno kemudian menerbitkan surat keputusan mengenai peresmian BI sebagai bank sirkulasi atau bank sentral Indonesia pada 10 April 1953 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 1953. 

Bank Indonesia (BI) memiliki tugas serta wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan negara. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang berhak mencetak dan mengedarkan mata uang. 

Sementara itu, Bank Nasional Indonesia (BNI) yang dibentuk dengan maksud awal sebagai bank sentral, tapi gagal dan dialihkan perannya menjadi bank pembangunan, ditetapkan sebagai bank umum sejak 1955. Kini, bank tertua di Indonesia itu berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sejarah De Javasche Bank

M. Dawam Rahardjo melalui buku 'Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa' (1995) menuliskan, De Javasche Bank berdiri pada 24 Januari 1828 dengan status oktroi yang bisa diperpanjang. DJB menjadi N.V. (Naamlooze Vennootschap) atau perusahaan baru sejak 22 Maret 1881 setelah dilegalisasi oleh Notaris Derk Bodde di Batavia.

DJB selanjutnya berkembang pesat. Sebanyak 16 cabang baru dibuka, antara lain di Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Kediri, Kutaraja, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Makasar, hingga Manado. Bahkan, DJB memiliki kantor perwakilan di Amsterdam dan New York.

Tugas dan Tujuan Bank Indonesia

Dengan kapasitasnya sebagai bank sentral, BI memiliki satu tujuan tunggal yaitu memelihara dan mencapai kestabilan nilai rupiah. Kestabilan yang dimaksud ini mengandung dua aspek yang pertama yaitu suatu nilai uang terhadap barang maupun jasa, lalu yang kedua yaitu kestabilan terhadap mata uang asing. Pada aspek yang pertama ini akan langsung tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara pada aspek lainnya terlihat pada perkembangan nilai tukar rupiah dengan mata uang asing.

Jadi, tercapai atau tidaknya tujuannya ini akan dapat diukur dengan jelas dan mudah. Selain itu untuk mendukung tujuan diatas ada tiga pilar utama yang harus diperhatikan ketiga pilar tersebut yaitu :

  • Mengatur dan menjaga kelancaran suatu sistem pembayaran
  • Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
  • Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

Share to: