Foto
Ilustrasi Media Sosial (econsultancy)

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Prof Sutrisnas Wibawa mengatakan penggunaan media sosial dapat berfungsi sebagai diplomasi publik yang merupakan soft power untuk memengaruhi audiens dalam membuat keputusan.

"Keberhasilan diplomasi ditandai banyaknya respon suka dan komentar pada gambar dan keterangan gambar yang dibuat," ujar Sutrisna dalam seminar kebahasaan di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.

Dengan medsos pula, pemerintah dapat berinteraksi dengan pesan pada platform yang sama dan dapat mendorong audiens untuk menyebarluaskan konten, dan membuat jaringan di kalangan mereka sendiri.

Karena itu keberadaan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan di media sosial dipandang sangat tepat.

Guru Besar Filsafat Jawa UNY itu berharap konten-konten positif mengenai kebahasaan dan kesusastraan yang disebarluaskan lebih menggaet generasi milenial, yaitu generasi Y (lahir sekitar tahun 1980 sampai dengan 1995) generasi Z (lahir sekitar tahun 1995 sampai 2010).

"Media sosial memang dirancang bukan untuk hal-hal serius dan berat. Tetapi kita juga bisa menggunakannya sebagai media untuk mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Cuma kemasannya, penyajiannya harus dibuat ringan dan menyenangkan," kata Sutrisna.

Salah satu pemakalah dalam seminar itu, Pradipta Dirgantara, mengakui peran media sosial sangat penting dalam pengembangan program diplomasi kebahasaan.

Menurut dia, akun media sosial pemerintah memang perlu membangun kedekatan dengan warganet yang didominasi generasi milenial. Namun, ia berharap agar akun tersebut tidak terjebak dengan tren penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baik saat berinteraksi dengan warganet, serta dapat memberikan teladan penggunaan bahasa yang baik dan benar.

Gaya bahasa yang digunakan akun media sosial pemerintah tidak harus selalu formal, tetapi bisa informal, dengan tetap menjaga kaidah atau elemen dasar dalam berbahasa. Karena hal tersebut cukup esensial agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

(Antara)


Share to: