Foto
Febri Diansyah/ Dipo Vertanews

Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan pihaknya akan mendatangi Provinsi Papua dan Papua Barat guna membahas penertiban aset. 

Kegiatan tersebut akan dilakukan mulai Senin 22 Juli 2019 sampai dengan Jumat 2 Agustus 2019. Selain untuk melakukan penertiban aset, komisi antirasuah ini juga akan membahas optimalisasi pendapat daerah sampai dengan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Sekurangnya ada 3 agenda utama yang merupakan program Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) yang akan dievaluasi kali ini, yaitu terkait program optimalisasi pendapatan daerah di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Papua, penertiban aset, dan beberapa hal penting lain, seperti penandatanganan nota kesepahaman (MoU), kepatuhan LHKPN, dan tindak lanjut surat kesepakatan bersama tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) PNS," kata Febri Diansyah kepada wartawan, Senin 22 Juli 2019.

Lebih lanjut, Febri mengatakan KPK juga akan melakukan peninjauan kembali soal kesepakatan antara Pemprov Papua dan PT Freeport terkait sengketa pembayaran pajak air tanah. Selain itu, Febri menambahkan, KPK juga meminta Pemprov Papua memasang tapping machine pajak di sektor perhotelan, restoran, dan tempat hiburan.

"KPK akan mereview kesepakatan antara Pemprov Papua dengan PT Freeport terkait sengketa pembayaran pajak air permukaan," ucapnya.

Berikut ini adalah daftar aset yang akan ditertibkan oleh KPK di Propinsi Papua dan Papua Barat.

1. Tanah dan bangunan:

- Tanah belum bersertifikat sebanyak 216 persil dengan nilai sekitar Rp 578 miliar.

- Tanah dan bangunan di Jayapura, Merauke, Biak, dan lainnya setidaknya terdapat 10 unit dengan nilai sekitar Rp 111 miliar. 

- Tanah dan bangunan di Jakarta sebanyak 6 unit dengan nilai buku sebesar Rp 108 miliar.

- Hotel-hotel milik Pemprov Papua sesuai serah terima PT Natour dengan nilai buku sebesar Rp 96,55 miliar.

2. Kendaraan dinas: 

- Dikuasai oleh pejabat sebanyak 26 unit di luar kartu inventaris barang (KIB).

- Dikuasai anggota dewan tidak aktif sebanyak 62 unit dan 9 unit di luar KIB.

- Dikuasai anggota dewan aktif sebanyak 10 unit dan 18 unit di luar KIB.

- Dikuasai pensiunan sebanyak 402 unit dan 17 unit di luar KIB.

- Dikuasai oleh keluarga ASN yang telah meninggal sebanyak 155 unit dan 8 unit di luar KIB.

- Tidak diketahui keberadaannya sebanyak 286 unit + 45 unit di luar KIB.

- Dikuasai ASN yang telah pindah tempat tugas sebanyak 271 unit + 16 unit di luar KIB.

Kemudian dia menambahkan, KPK juga akan melakukan teken MoU antara Gubernur Papua, Papua Barat, dan Kepala LIPI untuk menghasilkan kajian dan naskah akademik terkait revisi UU Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. 

Terkait dengan legislatif, dia mengatakan hanya DPRD Provinsi Papua dan 8 DPRD Kabupaten dan Kota yang melaporkab LHKPN kepada KPK.

"Untuk legislatif, hanya DPRD Provinsi Papua dan 8 DPRD Kabupaten/Kota yang tercatat melaporkan LHKPN-nya kepada KPK," ucap Febri.

Untuk eksekutif atau pemerintahan Kota dan Kabupaten se-Provinsi Papua dan Papua Barat, hanya Pemkab Jayawijaya dan Kota Jayapura yang tingkat kepatuhan LHKPN-nya 100 persen. 

Kemudian, KPK juga menyinggung persoalan belum dipecatnya PNS yang telah terbukti melakukan korupsi. Terdapat ada 48 PNS dari berbagai kabupaten dan kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat yang telah terbukti korupsi dan putusannya inkrah namun belum dipecat.

Berikut rinciannya:

1. Pemkab Waropen (lima PNS)

2.Pemkab Supiori (10 PNS,)

3.Pemkab Biak Numfor (satu PNS, terlanjur pensiun)

4. Pemkab Mimika (sembilan PNS)

5. Pemkab Sarmi (sembilan PNS)

6. Pemkab Asmat (tiga PNS)

7. Pemkab Jayapura (dua PNS)

8. Pemkab Paniai (satu PNS)

9. Pemkab Mamberamo Tengah (dua PNS) 

10. Pemkab Dogiai (dua PNS)

11. Pemkab Nduga (satu PNS)

12.  Pemkab Puncak (satu PNS)

13. Pemkab Deiyai (satu PNS) dan

14. Pemkab Jayawijaya (satu PNS).

(Dipo)


Share to: