Foto
Foto: Vertanews

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut pihaknya tidak menginginkan pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan voting, melainkan musyawarah mufakat. 

"Kita menginginkan aklamasi PDIP atas arahan Bu Mega menginginkan aklamasi, maka yang harus dilakukan adalah musyawarah mufakat mengenai siapa ketua dan 4 orang wakil ketua," ujar Basarah di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

Menurut Basarah pemilih pimpinan MPR memang dilakukan dengan sistem paket. Namun sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, bahwa sebaiknya paket (ketua dan wakil ketua) pimpinan MPR tersebut di sepakati secara mufakat.

"PDIP tidak ingin terjebak melulu dalam urusan rebutan kekuasaan ketua dan wakil ketua MPR. Karena PDIP stressingnya (penekanannya) pada agenda, pada program. Nah ini kan bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat, karena kita tidak ingin partai-partai politik kok sibuk ngurusin posisi jabatan," ujarnya. 

Oleh sebab itu, dalam penentuan pimpinan MPR, Basarah mengatakan partainya akan lebih fokus pada program yang akan dibawa PDIP di MPR nantinya, yakni amandemen terbatas UUD 1945.

"Ini loh PDIP punya agenda, apa agendanya? Meneruskan agenda pimpinan MPR periode sekarang, yaitu mengamandemen secara terbatas UUD 1945," pungkasnya. (Umamah)


Share to: