Foto
Lokasi terjadinya kebakaran hutan di Kab. Sintang. Foto: RRI

Informasi tentang kebakaran hutan dan lahan beberapa hari ini berseliweran di media sosial. Entah karena alam atau tangan-tangan jahil yang sedang beraksi. Tapi persoalan itu seolah mendarah daging dan jauh dari solusi.

Bicara soal alam semesta, lingkungan dan segala kelompok yang ada di bawahnya sudah seharusnya tak bisa dilepaskan dari satu makhluk yang disebut manusia. Hal itu merupakan sesuatu yang apriori, sadar tidak sadar, suka tidak suka. Tak butuh pengetahuan mendalam ataupun pengalaman soal itu. Sederhananya, harimau segarang apa pun tak mungkin mampu mengangkat air untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran di hutan.

Manusia dengan kehendak bebasnya seharusnya mampu melakukan langkah-langkah yang lebih jauh ketimbang dari seekor harimau di hutan untuk sebuah persoalan ‘kebakaran hutan dan lahan’. Dengan akalnya, manusia seharusnya mampu mencegah dan mengatasi persoalan tersebut. 

Bisa juga sebaliknya, dengan akalnya manusia justru berusaha meraih keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan hutan atau lahan menjadi korban dan berdampak buruk pada manusia itu sendiri.

Jika dilihat dari data yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) kebakaran hutan dan lahan bukan persoalan sepele. Sepanjang Januari sampai Mei 2019, terdapat 42.740 hektar hutan dan lahan yang terbakar. Data tersebut menurut KLHK sudah terverifikasi setelah pengecekan di lapangan.

Dari jumlah total lahan yang terbakar itu, sebagian besar merupakan lahan gambut yang mencapai 27.538 hektar, sementara sisanya yang terbakar adalah lahan tanah seluas mineral 15.202 hektar yang tersebar di sejumlah wilayah.

Sementara itu menurut data KLHK, terdapat enam provinsi berstatus siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di antaranya Riau, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jambi.

Untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2019 tercatat 135.749 hektar dan tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga merilis penyebab terjadinya karhutla di Indonesia. Sejumlah fakta penyebab terjadinya karhutla hampir seluruhnya diakibatkan oleh kesalahan manusia.

"Antara lain, tidak sengaja karena buang putung rokok atau membakar sampah, disengaja karena ingin membuka lahan, dan disengaja karena dibayar. Alasannya adalah dampak kurangnya lapangan kerja" kata Kepala BNPB Doni Monardo di acara Rakor Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Karhutla di Kantor Bupati Bengkalis, 4 Maret 2019 dilansir dari https://bnpb.go.id.

Menurutnya, permasalahan utama adalah faktor ekonomi masyarakat. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan lahan yang subur di Riau dalam meningkatkan komoditas ekonomi rakyat seperti kopi, lada, dan sebagainya, sehingga terbuka lapangan kerja untuk masyarakat. Doni mencontohkan, pasar lada pada setiap tahunnya sampai dengan 16 miliar USD. 

Upaya pencegahan dan mitigasi akan lebih baik dan efektif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2015, kerugian ekonomi Indonesia mencapai 221 triliun atau 2 kali lipat akibat kerugian ekonomi di bencana tsunami di Aceh.

Sementara itu, dia juga menyebut terkait jumlah korban akibat bencana karhutla melampui korban perang. Selama 18 tahun (2000-2018) mencapai 1.220.701 orang yang meninggal.

Mengutip buku ‘Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup’ dijabarkan bahwa manusia bertindak bebas berarti bertindak etis. Jika manusia diberi hak atau izin memanfaatkan alam bagi kebaikan dan kebabagiaan dirinya, maka untuk ini manusia diperintahkan agar bertindak sesuai dengan aturan moral kemanusiaan.

Menurut penulis buku tersebut, moral atau akhlak adalah inti dan tujuan agama. Hal itu kemudian menjadi penyebab pencurian, penipuan, pemerasan, monopoli, penumpukan kekayaan, egoistik dan ketidakpekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain yang tidak layak dilakukan oleh manusia sebagai wakil Tuhan dan secara keras dilarang.

Artinya, seseorang atau lebih khusus lagi sebagai muslim dituntut tidak hanya memiliki kesalehan dalam praktik agama, namun juga kesalehan dalam praktik interaksinya dengan lingkungan (ekologi). Boleh jadi tabungan amal kebaikan pribadi seseorang dengan Tuhannya akan terputus atau terhapus akibat kerusakan lingkungan yang diperbuat.

Untuk itu, manusia sebagai hewan yang berakal selayaknya tidak akan berbuat kerusakan (pembakaran hutan dan lahan) demi kepentingan dan keuntungannya. Karenanya, hanyalah perbuatan manusia yang memiliki nilai (moral). Pada akhirnya tindakan tersebut dapat disebut tindakan mencipta atau tindakan merusak.

Salah seorang sufi abad ke-11 Abu Hamid Al Ghazali dalam buku At Taubah merinci lahirnya sebuah tindakan manusia. Menurutnya, tidakan manusia (ikhtiar) diawali dari dua hal yang paling krusial dalam diri manusia, yaitu keinginan (Syahwat) dan Aql (akal). Dari keduanya itu, kemudian manusia memiliki potensi atau daya (qudrah) untuk berkehendak (iradah). Pada akhirnya kehendak itu yang kemudian memunculkan tindakan dalam bentuk perilaku untuk memilih sesuatu.

Antara syahwat dan akal yang ada dalam diri manusia, memiliki peran penting dari keduanya. Manusia tidak dapat disebut berkehendak bebas jika hanya memiliki salah satunya. Seperti binatang, yang tidak memiliki akal sebagai alat untuk menimbang, mereka tidak mampu berkehendak bebas dalam menentukan perbuatannya. Pasalnya, binatang hanya menuruti keinginan yang sudah diberikan kepadanya.

Begitu pula sebaliknya, kehendak bebas tidak akan tercipta jika hanya mengandalkan akal, sebab manusia tidak mampu mempertimbangkan (peran akal) perbuatannya jika tidak memiliki keinginan terhadap sesuatu. Untuk itu, baik dan buruk menjadi ukuran moral yang bisa disandingkan dengan mencipta dan merusak. Atau bisa pula disandingkan dengan halal dan haram dalam konsep agama Islam. Sesuatu itu bisa dikatakan halal jika perbuatan itu membawa kepada maslahat dan sebaliknya, bisa dikatakan haram karena merusak.

Bahkan pada 2016 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terkait pembakaran hutan dan lahan. Berikut beberapa poin fatwa haram yang dikeluarkan MUI:

1. Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan dan dampak buruk lain, hukumnya haram.

2. Memfasilitasi, membiarkan, dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka satu, hukumnya haram.

3. Melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka satu, merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan hutan dan lahan yang ditimbulkannya.

4. Pendendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib.

5. Pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan

b. Mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Ditujukan untuk kemaslahatan

d. Tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk, termasuk pencemaran lingkungan

6. Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada angka lima, hukumnya haram.


Share to: